Transformasi JKN Tertunda Menunggu Perpres Baru: Status RBKP–KRIS–iDRG, Posisi Tarif INA-CBG, dan Checklist Kesiapan Rumah Sakit
Uji coba transformasi JKN di empat daerah—Bandung, Makassar, Tulungagung, dan Muara Enim—belum berjalan. Penyebabnya satu dan tegas: Peraturan Presiden (Perpres) Jaminan Kesehatan yang baru belum terbit. Bagi rumah sakit, ini bukan sekadar soal jadwal. Selama payung hukum belum turun, tarif INA-CBG (Permenkes 3/2023) tetap berlaku, belum ada tanggal go-live nasional untuk iDRG, dan semua persiapan yang sudah Anda bangun—koding, SIMRS bridging, standar KRIS—menjadi keunggulan yang harus dijaga sambil menunggu. Artikel ini memetakan status tiga pilar reformasi (RBKP, KRIS, iDRG), posisi tarif dan arus kas klaim, serta checklist kesiapan yang konkret.
Kesiapan infrastruktur dan proses klinis rumah sakit menjadi penentu saat reformasi JKN—RBKP, KRIS, dan iDRG—akhirnya bergulir secara nasional.
Status Terkini: Uji Coba Tertahan, Bukan Batal
Sejak September 2026, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama DJSN dan BPJS Kesehatan gencar mengumumkan empat lokus uji coba reformasi JKN. Namun, pada akhir Oktober 2026, Anggota DJSN Muttaqien menegaskan kepada KONTAN bahwa operasionalisasi di lapangan belum dimulai. Alasannya: proyek percontohan berdurasi maksimal 12 bulan itu mutlak membutuhkan landasan hukum sah, yakni Perpres Jaminan Kesehatan yang baru.
“Uji coba transformasi JKN di empat daerah belum dilaksanakan karena masih menunggu terbitnya Perpres Jaminan Kesehatan yang baru sebagai dasar pelaksanaannya,” ujarnya. Artinya, semua rangkaian persiapan—advokasi ke daerah, inspeksi fasilitas, pemetaan kompetensi rumah sakit, hingga kesiapan sistem informasi—tetap berjalan, tetapi jam mulai piloting belum diputar.
Bagi rumah sakit, ada dua hal yang harus dibedakan dengan tegas. Pertama, penundaan ini bukan pembatalan; arah reformasi tetap didukung penuh DJSN. Kedua, sampai evaluasi 12 bulan rampung dan payung hukum turun, sistem pembayaran lama (INA-CBG) masih menjadi acuan klaim harian Anda. Jadi, fokus manajemen tetap ganda: jaga kelancaran klaim INA-CBG hari ini, sambil menyiapkan fondasi untuk iDRG esok.
Tiga Pilar Reformasi yang Akan Diuji
Reformasi JKN yang disiapkan pemerintah bukan perubahan satu variabel, melainkan tiga pilar yang saling mengunci. Memahami ketiganya adalah prasyarat menyusun rencana kesiapan yang tepat.
Rujukan berjenjang (Puskesmas → RS D → C → B → A) dihapus. Faskes dikelompokkan berdasarkan kompetensi penanganan penyakit: Dasar, Madya, Utama, Paripurna. Pasien jantung kompleks dari Puskesmas bisa langsung dirujuk ke RS berkompetensi utama/paripurna, tanpa antre jenjang.
Seluruh RS wajib memenuhi 12 kriteria kelayakan ruang rawat inap, termasuk maksimal 4 tempat tidur per kamar, kamar mandi di dalam ruangan, oksigen sentral, nurse call, pencahayaan, ventilasi, dan pengaturan suhu. Di Muara Enim, RS Bukit Asam Medika sudah memenuhi 100% kriteria—contoh bahwa target ini realistis dengan perencanaan.
Pengganti INA-CBG sebagai basis tarif casemix. Sistem pengelompokan dan pembayaran dirancang lebih proporsional mengikuti kompleksitas klinis riil, bukan sekadar kelas RS dan regional. Ini adalah pilar dengan dampak keuangan paling langsung bagi rumah sakit.
iDRG vs INA-CBG: Angka Kunci yang Wajib Dipahami Koder & Casemix
Peralihan ke iDRG akan mengubah cara koder, tim casemix, dan manajemen menghitung pendapatan. Berikut poin paling penting yang telah dikonfirmasi dari materi resmi Kemenkes dan rilis uji coba.
| Aspek | INA-CBG (berlaku saat ini) | iDRG (uji coba) |
|---|---|---|
| Dasar tarif | Permenkes 3/2023 | Menunggu Perpres & regulasi pelaksana |
| Tingkat keparahan | 3 tingkat (ringan/sedang/berat) | 5 tingkat (ringan, ringan-sedang, sedang, sedang-berat, berat) |
| Cakupan kasus | Sekitar 1.075 kelompok | Lebih rinci; ±57.000 kasus yang semula tanpa kelompok/tarif kini terakomodasi |
| Dampak dokumentasi | Diagnosis sekunder CC/MCC memengaruhi severity | Komorbiditas & komplikasi terdokumentasi menentukan complexity level; dampaknya ke tarif lebih besar |
| Kaitan kelas RS | Tarif dibedakan per kelas A–D & regional | Diarahkan mengikuti strata kemampuan layanan: dasar, madya, utama, paripurna |
Efisiensi yang diklaim cukup signifikan. Pada simulasi kasus batu kantong empedu di Jawa Barat, skema rujukan konvensional memakan waktu perawatan dan administrasi hingga 38 hari dengan beban klaim Rp36,4 juta. Lewat skema RBKP + iDRG, durasi penyelesaian kasus dipangkas menjadi 13 hari dengan beban klaim Rp19,9 juta, akibat hilangnya kunjungan repetitif yang tidak perlu. Ini sinyal penting: di bawah iDRG, efisiensi proses klinis dan ketepatan rujukan menjadi sumber penghematan sekaligus penentu pendapatan.
Belum ada tanggal go-live nasional iDRG, dan tabel tarif iDRG final belum terbit sebagai regulasi. Angka tarif yang beredar di grup percakapan atau materi pelatihan harus diperlakukan sebagai simulasi, bukan dasar anggaran. Mengubah proyeksi pendapatan berdasarkan angka tidak resmi adalah risiko fiskal yang tidak perlu.
Posisi Tarif & Arus Kas: INA-CBG Masih Berlaku, Likuiditas Diperkuat
Sampai Perpres baru dan regulasi pelaksananya terbit, tarif klaim JKN tetap mengacu pada INA-CBG sesuai Permenkes 3/2023. Artinya, seluruh praktik koding harian Anda—sekuensing diagnosis, pemetaan CC/MCC, ICD-9-CM untuk tindakan—tidak berubah. Ini kabar baik bagi rumah sakit yang sudah mapan di INA-CBG, tetapi juga berarti disiplin dokumentasi klinis tetap menjadi kunci arus kas.
Dari sisi likuiditas, ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mendapat angin segar. Pemerintah mengucurkan dana bantuan Rp20 triliun melalui PMK No. 73 Tahun 2026. Tahap pertama Rp10 triliun dicairkan 14 Oktober 2026 dan terserap penuh per 28 Oktober 2026 untuk pembayaran klaim faskes. Tahap kedua Rp10 triliun direncanakan cair November 2026, menunggu evaluasi Kemenkeu atas penggunaan dan ketahanan dana. DJSN memproyeksikan tidak ada gagal bayar ke faskes hingga akhir 2026.
Namun, likuiditas nasional tidak otomatis menyelesaikan klaim pending di tingkat faskes. Data BPJS Kesehatan hingga September 2026 mencatat rasio nilai klaim pending nasional di bawah 5%—tingkat aman—tetapi beberapa rumah sakit tertentu masih menanggung rasio di atas 20%. Dua angka ini tidak saling bertentangan: rata-rata nasional bisa rendah sementara beban individual faskes tetap tinggi.
DJSN mendorong rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit untuk memilah empat kategori secara jelas: (1) klaim butuh klarifikasi, (2) klaim dispute, (3) klaim tidak layak, dan (4) klaim memenuhi syarat tetapi belum terbayar. Target waktu penyelesaian ditetapkan melalui Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan maksimal 3 bulan, dengan prioritas pada RS berasio pending tinggi melalui perluasan Kelas Intensif Penyelesaian Klaim.
Di sisi pengawasan, tekanan terhadap praktik fraud klaim menguat. BPJS Kesehatan Wilayah IX (Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku) menggandeng Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan enam kasus dugaan kecurangan klaim RS sedang ditangani (12 November 2026). Penanganan berjalan dua jalur: pidana (Tindak Pidana Khusus) dan perdata (pemulihan kerugian negara). Pesannya jelas: di tengah transisi sistem, integritas koding dan dokumentasi bukan sekadar etika, melainkan proteksi hukum bagi rumah sakit.
Checklist Kesiapan Rumah Sakit Selama Masa Tunggu
Masa tunggu Perpres bukan waktu untuk berdiam diri. Lima langkah berikut memastikan rumah sakit Anda berada di posisi terdepan saat piloting—dan akhirnya penerapan nasional—dimulai.
iDRG menjadikan komorbiditas dan komplikasi terdokumentasi sebagai penentu complexity level yang lebih besar dari INA-CBG. Bangun program Clinical Documentation Improvement: dorong DPJP menuliskan diagnosis penyerta secara eksplisit dan lengkap.
Klaim otomatis dan RME terintegrasi SATUSEHAT adalah prasyarat bersama kebijakan No EMR No Claim (SEB 30 Juli 2026) dan uji coba iDRG. Selesaikan full bridging SIMRS, TTE tersertifikasi, dan self security assessment sebelum tenggat transisi.
Petakan kesenjangan 12 kriteria ruang rawat inap—maksimal 4 TT/kamar, kamar mandi dalam, oksigen sentral, nurse call, ventilasi, suhu. Susun rencana aksi bertahap dengan target waktu, kebutuhan sumber daya, dan penanggung jawab.
Jangan menunggu target 3 bulan DJSN. Pilah klaim pending Anda ke dalam empat kategori (klarifikasi, dispute, tidak layak, layak-belum-bayar) dan ajukan penyelesaian ke kantor cabang BPJS Kesehatan. RS dengan rasio pending tinggi adalah prioritas pendampingan—manfaatkan itu.
Perkenalkan konsep 5 tingkat keparahan, complexity level, dan logika pengelompokan kasus baru. Gunakan materi pelatihan resmi Kemenkes sebagai rujukan, dan jangan sandarkan proyeksi keuangan pada tarif simulasi yang belum resmi.
Selama Perpres Jaminan Kesehatan baru belum terbit, Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan tetap menjadi dasar tarif INA-CBG. Naskah lengkapnya dapat diunduh langsung dari laman resmi JDIH / peraturan BPK.
Unduh PDF Permenkes 3/2023 (JDIH BPK)Tertundanya uji coba transformasi JKN karena Perpres baru belum terbit adalah jeda strategis, bukan kebuntuan. Tarif INA-CBG tetap berlaku, likuiditas DJS Kesehatan diperkuat Rp20 triliun, dan DJSN menetapkan target penyelesaian pending maksimal 3 bulan. Bagi rumah sakit, periode ini adalah peluang untuk menutup tiga kesenjangan sekaligus: dokumentasi klinis yang lebih rapi (bekal menuju complexity level iDRG), integrasi SIMRS–SATUSEHAT yang tuntas (prasyarat No EMR No Claim), dan rekonsiliasi pending yang proaktif (proteksi arus kas). Rumah sakit yang memanfaatkan masa tunggu ini akan memasuki era RBKP–KRIS–iDRG dengan posisi terkuat—bukan mengejar ketertinggalan saat regulasi akhirnya diterbitkan.
Post a Comment