SE 7066/2026: Kelas A/B/C/D Tetap Hidup untuk JKN Selama Transisi — Ini Mekanisme Surat Keterangan Kelas dan Dampaknya ke Kredensialing BPJS
Ketika PMK No. 6 Tahun 2026 mengganti klasifikasi rumah sakit dari kelas A/B/C/D menjadi kemampuan pelayanan (paripurna, utama, madya, dasar), muncul ketegangan dengan realitas di lapangan: tarif INA-CBG dan kerja sama JKN masih berjalan di atas kelas A/B/C/D. Untuk menutup celah transisi ini, Dirjen Kesehatan Lanjutan menerbitkan Surat Edaran HK.02.02/D/7066/2026 (10 September 2026). Intinya: kelas A/B/C/D tetap hidup untuk JKN selama masa transisi, dan rumah sakit dapat mengantongi Surat Keterangan Kelas sebagai dasar kredensialing/rekredensialing BPJS Kesehatan. Artikel ini membedah mekanisme Surat Keterangan, implikasinya ke arus kas klaim, dan checklist kesiapan yang wajib dijalankan tim casemix, rekam medis, dan bagian hukum rumah sakit.
SE 7066/2026 menjembatani dua rezim klasifikasi yang berjalan paralel: kelas A/B/C/D untuk tarif JKN dan kemampuan pelayanan untuk perizinan.
1. Kenapa Surat Edaran Ini Muncul: Dua Rezim Klasifikasi yang Berjalan Paralel
PMK No. 6 Tahun 2026 (omnibus law perumahsakitan) mengganti dasar klasifikasi rumah sakit: dari kelas A, B, C, D yang bertumpu pada ambang batas jumlah tempat tidur, menjadi kemampuan pelayanan per kelompok layanan — paripurna, utama, madya, dan dasar (Pasal 12). Namun di sisi lain, Permenkes No. 3 Tahun 2023 — dasar penghitungan tarif INA-CBG — tidak dicabut, dan masih mengelompokkan tarif berdasarkan kelas/tipe rumah sakit.
Artinya, selama tarif iDRG belum resmi ditetapkan, ada dua peta klasifikasi yang berjalan bersamaan: satu untuk perizinan (kemampuan pelayanan) dan satu lagi untuk tarif serta kerja sama JKN (kelas A/B/C/D). Tanpa jembatan yang jelas, rumah sakit — terutama yang sedang memperbarui izin, menaikkan kelas, atau rumah sakit baru — bisa terjebak kekosongan administrasi yang menghambat kredensialing BPJS dan pengajuan klaim.
⚠️ Risiko yang Dihindari SE Ini
Tanpa kepastian kelas, proses kredensialing/rekredensialing FKRTL dan penetapan kelompok tarif bisa terhenti — berujung pada penundaan kerja sama dan gangguan pembayaran klaim. SE 7066/2026 hadir untuk mencegah kekosongan administrasi selama masa transisi sambil tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien.
2. Isi Inti SE HK.02.02/D/7066/2026
Surat Edaran yang ditandatangani Dirjen Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya pada 10 September 2026 ini menegaskan beberapa ketentuan yang paling berdampak bagi rumah sakit:
1. Kelas A/B/C/D Tetap Hidup untuk JKN
Proses perizinan dengan kelas A/B/C/D yang sudah diajukan sebelum PMK 6/2026 dapat diselesaikan. Rumah sakit baru yang memerlukan kelas untuk kerja sama JKN dapat diberi keterangan kelas A, B, C, atau D dalam dokumen tersendiri di luar OSS, lalu data kelasnya dimutakhirkan di RS Online.
2. Berlaku Sampai Tarif Baru Ditetapkan
Ketentuan ini berjalan sampai ada aturan yang mengaitkan klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan dengan pengelompokan tarif JKN. Selama itu, keterangan kelas dapat dipakai BPJS Kesehatan untuk kredensialing dan rekredensialing.
3. Rumah Sakit Khusus Menyesuaikan Paling Lambat 12 Juni 2028
Kekhususan tetap dapat dikembangkan sebagai pelayanan unggulan dan nama lama boleh dipertahankan — tetapi nama RS tidak boleh memakai kata seperti internasional, world class, atau nama orang yang masih hidup.
4. 66 RS Lokus PHTC Ditingkatkan Kemampuannya
Lampiran SE memuat daftar lokus RS Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang kemampuan pelayanannya ditingkatkan, termasuk rumah sakit kelas D dan D pratama yang naik menjadi kelas C. Salah satu contoh di Sulawesi Selatan: RSUD Pongtiku, Toraja Utara.
5. Ketentuan Akreditasi Saat Berpindah atau Naik Kelas
RS lokus yang berpindah lokasi menjalani survei akreditasi terfokus paling lambat satu tahun sejak izin di alamat baru. RS lokus yang naik kelas dengan tambahan layanan spesialistik mengajukan survei terfokus 3–6 bulan sejak layanan baru berjalan; sertifikat akreditasi tetap berlaku sementara itu.
3. Mekanisme Surat Keterangan Kelas: Jembatan Kredensialing BPJS
Ini adalah bagian paling operasional bagi tim rumah sakit. Lampiran SE 7066/2026 menyediakan formulir Surat Keterangan dengan kop Pemerintah Pusat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut memuat data kunci rumah sakit — nama, alamat, NIB, nomor perizinan, penyelenggara/pemilik — dan menyatakan klasifikasi rumah sakit:
Surat Keterangan ini adalah dokumen pendukung yang melengkapi perizinan berusaha, bukan pengganti format Perizinan Berusaha yang terbit melalui OSS. Dengan demikian, rumah sakit yang sedang dalam proses penyesuaian klasifikasi tetap memiliki dokumen legal yang sah untuk melanjutkan kredensialing, rekredensialing, dan kerja sama JKN dengan BPJS Kesehatan tanpa terhambat.
4. Implikasi bagi Casemix dan Arus Kas Klaim
Bagi Manajer Casemix, Koder, dan Kepala Keuangan, SE ini membawa tiga implikasi praktis yang langsung menyentuh pendapatan rumah sakit:
| Aspek | Dampak Operasional |
|---|---|
| Kelas tarif INA-CBG | Tetap mengacu kelas/tipe RS dalam Permenkes 3/2023 sampai tarif iDRG resmi. Jangan menukar data kelas saat tarif belum berubah — salah memasukkan kelas = potensi salah tarif dan dispute klaim. |
| Kredensialing/rekredensialing | Surat Keterangan Kelas menjadi dokumen sah bagi BPJS. Pastikan kelas yang tercantum selaras dengan data di RS Online dan tanggal berlakunya tercatat. |
| Perubahan kelas (naik/turun) | Keterangan kelas baru memengaruhi tarif klaim sesudahnya. Catat tanggal efektif agar tidak terjadi klaim tarif lama/baru yang tertukar dan menimbulkan koreksi berlapis. |
5. Tenggat Transisi yang Harus Diingat
Tenggat umum tetap mengacu pada Pasal 83 PMK 6/2026:
| Kategori | Batas Waktu Penyesuaian |
|---|---|
| Rumah sakit umum | 12 Juni 2028 |
| Rumah sakit khusus | 12 Juni 2028 (kekhususan dapat dikembangkan sebagai pelayanan unggulan) |
| RS kelas D pratama berizin sebelum 12 Juni 2026 | 12 Juni 2030 |
6. Checklist Kesiapan untuk Direksi & Tim Casemix
Berikut langkah konkret yang dapat segera dieksekusi agar rumah sakit tidak terganggu selama masa transisi:
✓ Tindakan Prioritas
- Inventarisasi status kelas saat ini — pastikan data kelas A/B/C/D di RS Online dan dokumen perizinan konsisten; jika berbeda, segera ajukan Surat Keterangan Kelas ke DPMPTSP/pemerintah setempat.
- Siapkan Surat Keterangan Kelas bagi RS yang sedang transisi izin, naik kelas, atau baru berdiri — dokumen ini krusial untuk kelancaran rekredensialing BPJS.
- Jangan ubah master tarif INA-CBG sebelum ada aturan resmi pengaitan klasifikasi kemampuan pelayanan dengan pengelompokan tarif; pisahkan data perizinan (strata baru) dari data tarif (kelas A–D).
- Catat tanggal efektif setiap perubahan kelas agar rekonsiliasi klaim lama/baru akurat dan terhindar dari koreksi atau dispute.
- Pantau KMK turunan terkait penetapan klasifikasi dan perkembangan tarif iDRG, serta revisi Perpres Jaminan Kesehatan yang menyertai reformasi JKN.
Dokumen Resmi Surat Edaran
Unduh naskah lengkap Surat Edaran HK.02.02/D/7066/2026 beserta lampiran form Surat Keterangan dan daftar lokus RS PHTC melalui tautan resmi berikut:
Unduh PDF SE HK.02.02/D/7066/2026SE HK.02.02/D/7066/2026 adalah jawaban atas kekhawatiran bahwa transisi klasifikasi rumah sakit akan mengganggu kerja sama JKN dan pembayaran klaim. Pesan utamanya tegas: transisi ini panjang dan bertahap, bukan perubahan semalam. Selama tarif iDRG belum ditetapkan, kelas A/B/C/D tetap menjadi jangkar tarif dan kredensialing — dan Surat Keterangan Kelas menjadi instrumen legal yang memastikan tidak ada rumah sakit kehilangan akses pembiayaan JKN di tengah perubahan regulasi. Rumah sakit yang sigap membereskan data kelas, menyiapkan Surat Keterangan, dan memisahkan rezim perizinan dari rezim tarif akan melewati masa transisi ini tanpa gangguan arus kas.
Post a Comment