KMK No. HK.01.07/MENKES/730/2025: Nilai Klaim Harga Obat PRB, Penyakit Kronis FPKTL, Kemoterapi, dan Alteplase di Rumah Sakit

Regulasi Tarif & Klaim Farmasi JKN Estimasi Baca: ± 8 Menit

Pengelolaan farmasi klinis dan instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) dalam skema JKN memegang peran sentral dalam menjaga likuiditas fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara resmi menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/730/2025 tentang Nilai Klaim Harga Obat Program Rujuk Balik (PRB), Obat Penyakit Kronis di FPKTL, Obat Kemoterapi, dan Obat Alteplase. Beleid ini mencabut KMK No. HK.01.07/Menkes/1665/2024 dan memuat pembaruan acuan penagihan atas 505 item obat yang ditagihkan secara fee for service (di luar tarif paket paket INA-CBG). Artikel ini membedah dasar hukum, klasifikasi 4 kelompok obat, pembagian 7 zonasi regional franco, aturan penambahan jasa pelayanan kefarmasian, serta strategi antisipasi dispute verifikasi klaim BPJS Kesehatan.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Pengelolaan Obat Khusus JKN

Pembaruan nilai klaim harga obat melalui KMK 730/2025 menjadi payung hukum penagihan obat khusus di luar tarif INA-CBG di rumah sakit.

1. Landasan Yuridis: Mandat Permenkes 3/2023 dan Penggantian KMK 1665/2024

Dalam sistem pembayaran prospektif INA-CBG, sebagian besar biaya obat telah terbundel (bundled payment) dalam tarif paket diagnosis. Namun, untuk melindungi faskes dari risiko katastropik dan menjaga ketersediaan terapi vital berbiaya tinggi, Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan menegaskan pengecualian khusus penagihan obat secara terpisah:

  • Pasal 13 ayat (3): Mengatur pembiayaan obat pada Program Rujuk Balik (PRB) di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun apotek mitra.
  • Pasal 41 ayat (4): Mengatur penjaminan obat penyakit kronis di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang belum stabil atau belum dapat dirujuk balik.
  • Pasal 43 ayat (3): Mengatur harga obat kemoterapi kanker yang diberikan di FKRTL mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Menteri.
  • Pasal 44 ayat (1) & (2): Mengatur tarif obat trombolitik Alteplase pada penanganan serangan stroke iskemik akut dalam rentang golden period mengacu pada ketetapan Menteri.

Dengan berjalannya evaluasi pasar farmasi, dinamika harga e-Katalog, formularium nasional (Fornas), serta pergerakan inflasi, Kemenkes menetapkan KMK No. HK.01.07/MENKES/730/2025 sebagai payung hukum pengganti KMK 1665/2024. Regulasi ini mencakup 505 item obat dan mengikat secara nasional bagi seluruh rumah sakit vertikal, RSUD, RS swasta rekanan BPJS, dan apotek jejaring.

2. Ruang Lingkup: 4 Klaster Obat yang Diklaimkan di Luar INA-CBG

KMK 730/2025 mengunci standarisasi penagihan untuk 4 kelompok pelayanan farmasi vital:

  • Obat Program Rujuk Balik (PRB): Terapi pemeliharaan untuk pasien kondisi kronis stabil (diabetes melitus, hipertensi, asma, PPOK, epilepsi, skizofrenia, SLE) yang dilayani oleh FKTP/apotek kerja sama BPJS Kesehatan.
  • Obat Penyakit Kronis di FPKTL: Obat penyakit kronis tertentu yang diberikan di poliklinik rawat jalan rumah sakit karena kondisi klinis pasien belum memenuhi kriteria rujuk balik (belum stabil, penyesuaian dosis intensif, atau komorbid berat).
  • Obat Kemoterapi: Regimen sitostatika, terapi target, hormonal, dan agen imunosupresan kanker yang digunakan di ruang rawat inap maupun unit daycare chemotherapy FKRTL.
  • Obat Alteplase (rt-PA): Terapi trombolisis intravena darurat untuk pasien stroke iskemik akut yang memenuhi kriteria jendela waktu medis (onset < 4.5 jam) untuk melisiskan trombus pembuluh darah otak.

3. Ketentuan Teknis Penagihan: Satuan Terkecil, PPN, dan Franco Regional

Dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT KMK 730/2025, Kementerian Kesehatan menetapkan prinsip penetapan tarif yang wajib dipahami tim Casemix, Tim Pengadaan Farmasi, dan Kasir Rumah Sakit:

  • Satuan Terkecil & Termasuk PPN: Nilai klaim yang tercantum dalam lampiran regulasi merupakan harga satuan terkecil obat (per tablet, kaplet, kapsul, vial, ampul, atau botol) dan sudah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku.
  • Klausul Franko Kabupaten/Kota: Nilai klaim berlaku sebagai harga franco apotek/faskes di kabupaten/kota setempat. Artinya, distributor farmasi tidak boleh membebankan ongkos kirim tambahan yang dialihkan ke biaya klaim pasien.
  • Daftar Obat e-Katalog vs Non-Katalog: Diktum KELIMA menegaskan bahwa nilai klaim ini menjadi acuan mutlak penagihan bagi faskes kepada BPJS Kesehatan, baik untuk obat yang telah tercantum maupun yang belum tercantum dalam katalog elektronik (e-Katalog).

Struktur 7 Zonasi Regional Tarif Obat JKN

Untuk mengantisipasi disparitas geografis dan biaya logistik rantai dingin farmasi (cold-chain logistics), Kemenkes membagi penagihan harga obat ke dalam 7 regional administratif:

Regional Cakupan Wilayah Provinsi Karakteristik Pengadaan
Regional I Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali Akses distribusi primer manufaktur, efisiensi rantai pasok tertinggi
Regional II Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, dan NTB Wilayah koridor barat dan kepulauan madya
Regional III Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan Wilayah lintas selat dan perimeter pusat industri energi
Regional IV Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat Wilayah perbatasan darat dan perairan pedalaman
Regional V Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara Gugus kepulauan terluar dengan rute laut reguler terbatas
Regional VI Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Wilayah pesisir Papua dan pusat rujukan regional timur
Regional VII Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Wilayah logistik udara khusus pegunungan (indeks pengali tertinggi)

4. Hak Tambahan Faskes: Biaya Jasa Pelayanan Kefarmasian

Salah satu poin penegasan paling penting bagi manajemen keuangan rumah sakit tercantum dalam Diktum KEDUA dan KEENAM:

Aturan Penambahan Jasa Pelayanan Kefarmasian

Nilai klaim harga obat yang tercantum dalam Lampiran KMK 730/2025 BELUM TERMASUK BIAYA PELAYANAN KEFARMASIAN. Dalam penagihan ke BPJS Kesehatan, faskes berhak menerima pembayaran sebesar:

Total Klaim Farmasi = (Nilai Klaim Harga Satuan x Jumlah Obat) + Biaya Jasa Pelayanan Kefarmasian

Biaya pelayanan kefarmasian ini dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tarif JKN yang berlaku, sehingga instalasi farmasi tidak mengalami kerugian akibat beban biaya dispensing, penyiapan etiket, telaah resep, maupun konseling obat khusus.

5. Penyelesaian Retroaktif: Kasus Levotiroksin dan Okskarbazepin

Dalam masa transisi Formularium Nasional (Fornas) Kepmenkes HK.01.07/MENKES/2197/2023 juncto HK.01.07/MENKES/1818/2024, banyak rumah sakit menanggung beban piutang farmasi yang tertahan (unpaid claims) akibat belum adanya nilai klaim definitif atas obat tertentu.

Diktum KESEPULUH KMK 730/2025 secara eksplisit memberikan klausul retroaktif penyelamat:

Klausul Pembayaran Susulan Obat Tertunda sejak 1 Februari 2025

Fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan obat:

  • Levotiroksin tablet 150 mcg
  • Okskarbazepin tablet 300 mg
  • Okskarbazepin tablet 600 mg

terhitung sejak 1 Februari 2025 dan belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan karena kekosongan regulasi tarif, kini WAJIB DIBAYARKAN OLEH BPJS KESEHATAN mengacu pada nilai klaim yang telah ditetapkan dalam KMK 730/2025 ini. Rumah sakit dihimbau segera melakukan rekonsiliasi berkas farmasi yang pending untuk diajukan susulan.

6. Titik Kritis Dispute Verifikasi dan Rekomendasi Rumah Sakit

Meskipun nilai klaim telah ditetapkan secara transparan, klaim obat di luar paket INA-CBG kerap menjadi sasaran empuk verifikasi pasca-klaim (VPK) maupun audit administrasi klaim (AAK) BPJS Kesehatan. Rumah sakit wajib memperketat SOP internal pada titik-titik rawan berikut:

A. Mitigasi Klaim Obat Alteplase (Trombolisis Stroke Akut)

Verifikator BPJS Kesehatan mewajibkan bukti ketat bahwa pemberian Alteplase dilakukan dalam golden period (≤ 4.5 jam sejak timbul gejala). Kelalaian pencatatan jam onset di lembar IGD, ketiadaan CT-Scan kepala non-kontras (menyingkirkan stroke hemoragik), atau tidak adanya skor NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) sebelum dan sesudah trombolisis akan mengakibatkan klaim Alteplase bernilai jutaan rupiah ini di-dispute dan ditolak.

B. Mitigasi Klaim Regimen Kemoterapi Kanker

Pastikan protokol kemoterapi ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) onkologi medik/spesialis terkait, dilengkapi hasil pemeriksaan penunjang (hasil Patologi Anatomi/IHC/EGFR sesuai restriksi Fornas), luas permukaan tubuh (BSA), dan lembar serah terima peracikan obat sitostatika yang tertelusur.

C. Sinkronisasi SIMRS, e-Klaim, dan Modul Interoperabilitas SATUSEHAT

Segera perbarui master data tarif obat pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) sesuai Lampiran KMK 730/2025 berdasarkan regional masing-masing. Pastikan pengiriman data MedicationRequest, MedicationDispense, dan ChargeItem ke SATUSEHAT Platform telah tervalidasi menggunakan kode KFA (Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan) resmi agar proses bridging klaim berjalan instan tanpa kendala purifikasi data.

Dokumen Resmi Regulasi Kementerian Kesehatan

Unduh naskah lengkap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/730/2025 beserta lampiran tabel 505 daftar nilai klaim harga obat melalui tautan resmi JDIH Kemenkes berikut:

Unduh PDF KMK No. HK.01.07/MENKES/730/2025 (JDIH Kemenkes)

Dengan berlakunya KMK 730/2025, rumah sakit memiliki kepastian hukum yang kokoh dalam menagihkan biaya pengobatan berbiaya tinggi kepada BPJS Kesehatan. Kunci keberhasilan implementasinya bertumpu pada kolaborasi erat antara Komite Farmasi dan Terapi (KFT), Instalasi Farmasi, Tim Casemix, serta unit IT rumah sakit guna memastikan ketepatan koding, kelengkapan berkas klinis, dan rekonsiliasi tagihan yang akurat demi menjaga kesinambungan pelayanan pasien JKN.



Untuk mengikuti tulisan-tulisan dalam website ini dan informasi terbaru tentang Casemix dan JKN atau BPJS Kesehatan, silahkan ikuti chanel INACBG NETWORK melalui aplikasi telegram di link berikut ini.